Pada umumnya, perubahan Undang-Undang Narkotika atau perubahan undang-undang lainnya dapat terjadi karena beberapa alasan berikut:
- Perkembangan Situasi dan Kebutuhan: UU Narkotika bisa mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah narkotika dalam masyarakat. Jika ada peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika, atau dampak negatif lainnya, perubahan UU mungkin dianggap perlu untuk mengatasi masalah tersebut.
- Peningkatan Pengetahuan dan Riset: Perubahan UU Narkotika juga bisa terjadi karena adanya peningkatan pengetahuan dan riset tentang narkotika, termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan pendekatan terbaik dalam penanganannya. UU bisa diubah untuk mencerminkan pemahaman baru tentang narkotika dan metode terbaik untuk menghadapinya.
- Konteks Internasional: Kerjasama internasional dan perubahan dalam pandangan global tentang narkotika juga dapat mempengaruhi perubahan UU Narkotika. Jika ada perubahan dalam kebijakan internasional terkait narkotika, pemerintah suatu negara mungkin perlu menyesuaikan undang-undang nasionalnya untuk mengikuti perkembangan tersebut.
- Perlindungan Masyarakat dan Kesehatan: Salah satu alasan utama perubahan UU Narkotika bisa berkaitan dengan upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan penyalahgunaannya. Perubahan UU bisa ditujukan untuk memperketat kontrol dan hukuman terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta untuk meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi.
- Aspek Hukum dan Keadilan: Pada beberapa kasus, perubahan UU Narkotika dapat muncul sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Tujuannya bisa termasuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, atau memastikan perlakuan yang adil terhadap individu yang terlibat dalam masalah narkotika.
- Umpan Balik Masyarakat dan Ahli: Umpan balik dari masyarakat, kelompok advokasi, serta ahli dalam bidang narkotika juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan UU Narkotika. Pemerintah mungkin ingin merespons kekhawatiran dan rekomendasi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa regulasi dan pendekatan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan pandangan yang lebih luas.
Maka itu BNN RI meminta untuk kepada seluruh satuan kerja BNN baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengisi Kuisioner yang dibutuhkan agar mendapatkan saran dan kritik atas dasar perubahan tersebut.
